5 Januari 2013 - 21:16

Sekjen Komunitas Nasional Demokratik Bahrain menyatakan, rezim al-Khalifa telah membuktikan ketidaksiapannya untuk menyelesaikan krisis politik di negara ini melalui perundingan melainkan bertekad melanjutkan diktatorisme.

Menurut Kantor Berita ABNA, Sekjen Komunitas Nasional Demokratik Bahrain menyatakan, rezim al-Khalifa telah membuktikan ketidaksiapannya untuk menyelesaikan krisis politik di negara ini melalui perundingan melainkan bertekad melanjutkan diktatorisme.

Fadhel Abbas dalam wawancaranya dengan Alalam (4/1) mengatakan, "Oleh karena itu tidak mungkin berunding dengan rezim seperti ini. Ditambahkannya, "Di tahun baru 2013, Aliansi 14 Februari akan menunjukkan kekuatan revolusioner rakyat kepada rezim al-Khalifa dengan menggelar demonstrasi massal di berbagai bundaran."

Abbas menjelaskan bahwa aktivitas rakyat yang dipimpin oleh Aliansi 14 Februari merupakan opsi terbaik dalam kondisi sekarang.  

"Warga Bahrain harus menunjukkan sikap tegas di hadapan Amerika Serikat," tandasnya seraya menyinggung bahwa di tahun 2012 Washington mendukung rezim al-Khalifa baik dari sisi dana, senjata dan propaganda, dalam melakukan seluruh kejahatan anti-kemanusiaannya.

Menurutnya, kunjungan repetitif para pejabat Amerika Serikat ke Bahrain pada tahun 2012 tidak membuahkan hasil apapun bagi rakyat Bahrain. Dikatakannya, "Kementerian Dalam Negeri Bahrain tidak menghukum atau memenjarakan satu pun pejabat yang terbukti melanggar. Adapun masalah ‘interogasi terhadap para pejabat yang melanggar' yang disebarkan di media massa, sepenuhnya tipu muslihat rezim al-Khalifa untuk mengelabuhi lembaga-lembaga internasional dan opini publik."